Karya Ilmiah

MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penulis : SEPTY HENDORIANA, AMIR IMBARUDDIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengadaan barang dan jasa secara

elektronik pada Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Unit analisis

manajemen pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Biro Pengelolaan Aset Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan informan Kepala Sub Bagian Administrasi

Sistem Informasi, Staf Sub Bagian Administrasi Sistem Informasi, dan Staf Sub Bagian Registrasi

dan Verifikasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi,

dan telaah dokumen. Adapun prosedur pengolahan dan analisis data dengan menggunakan

triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Perencanaan : Telah dapat

dikatakan efektif karena pada saat proses perencanaan pengadaan harus menentukan tujuan,

sasaran, dan posisi awal sehingga perencanaan akan mudah merumuskan rincian kebutuhan user.

Untuk memproses pengadaan barang dan jasa, wajib untuk membentuk ULP karena sesuai dengan

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2). Pengorganisasian :

Telah dapat dikatakan efektif karena dalam penentuan HPS langsung dilakukan oleh PPK di mana

PPK menetapkan besarnya nilai jaminan penawaran dari penyedia barang dan jasa serta menilai

total harga dari penawaran yang disampaikan penyedia barang dan jasa beserta rinciannya dan

untuk penjelasan lelang dilakukan agar mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. 3).

Pelaksanaan : Telah dapat dikatakan efektif karena sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang

ada sehingga dalam proses pelaksanaannya telah mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan

oleh aturan yang berlaku seperti yang termuat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.4). Pengawasan : Telah dapat dikatakan efektif karena telah

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan

dalam pengelolaannya.